PROFESI-PROFESI AKUNTANSI DAN KODE ETIK SEORANG AKUNTAN

Profesi-profesi Akuntansi di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Akuntan Publik,

2. Akuntan Pemerintah,

3. Akuntan Pendidik, dan

4. Akuntan Manajemen Perusahaan.

Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya satu persatu secara singkat :

1. Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan / menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan kepada kliennya di Indonesia atas dasar pembayaran tertentu. Mereka ini bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak izin Akuntan Publik diterbitkan.

2. Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Instansi Pajak.

3. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

 

4. Akuntan Manajemen Perusahaan

Akuntan manajemen disebut juga sebagai akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai investasi jangka panjang. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

Dalam kongres V Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di Surabaya 20-30 Agustus 1986, telah berhasil disahkan butir-butir kode etik profesi akuntan. Kode etik yang dibentuk pada tahun tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Untuk profesi akuntan secara umum

2. Khusus untuk akuntan publik, dan

3. Penutup

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan, yaitu :

1. Tanggung jawab profesi : bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik : akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas : akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.

4. Obyektifitas : dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional : akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan : akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional : akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

8. Standar teknis : akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Sumber:www.wikipedia.com, www.e-dukasi.net.com

http://r1554f.blog.com/2009/10/30/etika-profesi-akuntan/

Iklan

Pemakai-Pemakai informasi akuntansi

Pemakai informasi akuntansi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pihak Intern
Pihak yang menyelenggarakan usaha dan berhubungan langsung dengan perusahaan.
Pihak-pihak intern, antara lain:
a. manajemen puncak
b. manajer divisi

Manajer perusahaan menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

c. staf akuntansi
d. karyawan

2. Pihak Ekstern
Pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam
membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan.
Pihak-pihak ekstern antara lain:
a. investor/pemilik

Para investor melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penanaman modal, mereka mengevaluasikan pendapatan yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari investasinya.
b. kreditor

Bagi kreditur hanya bersedia memberikan kredit kepada calon penerima kredit yang dipandang mampu mengembalikan bunga dan mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Oleh karena itu, calon kreditur harus menilai kemampuan keuangan calon pengambil kredit dengan meminta laporan keuangan calon nasabah untuk dinilai.
c. pelanggan
d. pemasok
e. pemerintah
f. masyarakat umum

Sumber:http://id.shvoong.com/business-management/1999523-pemakaian-informasi-akuntansi-dan-kegunaanya/

AKUNTANSI DALAM KACAMATA ISLAM

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.  Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.  Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya  mengimlakan dengan jujur……………dan seterusnya. (QS.  Albaqarah ayat 282

Mungkin belum banyak orang yang mengetahui bahwa Akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang saat ini sangat pesat perkembangannya disemua sektor baik swasta maupun publik, ternyata konsep dasarnya telah diperkenalkan oleh Al- Quran, jauh sebelum Lucas Pacioli (dikenal dengan “Bapak Akuntansi”) memperkenalkan konsep akuntasi double-entry bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494.  Hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282 di atas,  Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas.   Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggung jawaban.  Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat.  Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaries untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat tersebut sangat relevan dengan sifat akuntansi, karena ditempatkan pada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina yang sebenarnya merupakan lambang komoditas ekonomi.

Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi  termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah pegembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia.

Pada perkembagangan selanjutnya, konsep-konsep praktik akuntansi Islam pada saat ini mulai berkembang dengan pesat.  Bahkan di Indonesia, konsep tersebut telah teruji pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998.  Hal ini terbukti Bank yang mengunakan konsep akuntansi syariah ternyata lebih bertahan menghadapi krisis ekonomi, dibandingkan dengan Bank umum lainnya.  Tercatat pada saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan Islam, seperti: Bank Syariah, perusahaan asuransi (takafful), dana reksa syariah dan leasing syariah.

Adapun prinsip akuntansi syariah yang diperkenalkan oleh Islam secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

  • Transakasi yang menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.
  • Transaksi yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam dan istishna.
  • Transaksi yang menggunakan prinsip sewa, seperti ijarah
  • Transaksi yang mengunakan prinsip titipan, seperti wadiah
  • Transaksi yang menggunakan prinsip penjaminan, seperti rahn

Karakteristik perbedaan antara prinsip akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah akuntansi syariah tidak mengenal riba dalam prakteknya, tidak mengenal konsep time-value of money, uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan serta menggunakan konsep bagi hasil.   Hal ini sejalan dengan konsep Islam  seperti yang tercantum dalam Al-Quran (2:275-281), dimana Allah telah menjelaskan tentang hukum riba dan akibatnya bagi orang yang memakan riba, dan agar terhindar dari riba dianjurkan menunaikan zakat.  Selain itu dalam ayat  lain     (QS, 2:283) dalam bermuamalah dapat dilakukan dalam perjalanan, dan hal ini menuntut adanya pembuktian agar suatu waktu hendak menagih memiliki bukti yang cukup atau adanya barang yang dibawa senilai barang dagangan yang ditinggalkan (borg).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam akuntansi berdasarkan perspektif Islam adalah dalam rangka menyajikan laporan keuangan secara benar sehingga diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar perhitungan zakat.   Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah akuntansi sebagai bukti tertulis yang dapat dipertanggug jawabkan dikemudian hari.  Pesan ini jelas dapat dilihat pada akhir surat (QS 2:283) tersebut.

….dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu….”

 

Pesan ini ini mengisyaratkan bahwa Allah senantiasa menganjurkan untuk bertakwa (takut kepada Allah) dalam menjalankan kegiatan apapun termasuk dalam menjalankan pekerjaan akuntansi, dan membuktikan bahwa Allah senantiasa memberi petunjuk dalah hal-hal yang bermanfaat bagi manusia.  Terbukti pada saat Al-Quran diturunkan, kegiatan muamalah belum sekomplek sekarang.  Namun demikian Allah telah mengajarkan untuk melakukan pencatatan (akuntansi/al-muhasabah), menganjurkan adanya bukti dan kesaksian hingga lahirlah seperti sekarang ini adanya notaris, pengacara, akuntan dan sebagainya supaya terhindar dari masalah.

Wa-Allahu’alam bi al-shawab

 

Sumber: http://algif.multiply.com/journal/item/8

Teori Akuntansi

KLASIFIKASI TEORI AKUNTANSI

1. Teori sebagai bahasa

a. Teori sintaksis

Adalah ilmu tentang logika/tata bahasa. Teori ini dalam akuntansi berhubungan dengan struktur pengumpulan data dan pelaporan keuangan yang mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Sintaksis penting dalam akuntansi karena berhubungan logis dengan bagian lainnya.

b. Teori interpretasional (semantic)

Adalah ilmu tentang makna bahasa. Dalam akuntansi, teori ini diperlukan untuk memberikan pengertian tentang konsep-konsep akuntansi akuntansi sehingga sehingga penafsiran konsp-konsep oleh pembuat (akuntan) sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Pada umumnya, konsep akuntansi tidak dapat diinterpretasikan dan tidak mempunyai arti selain sebagai hasil prosedur akuntansi itu sendiri. Misalnya, laba merupakan konsep buatan yang mencerminkan kelebihan pendapatan atas beban, setelah diterapkan suatu aturan untuk mengukur pendapatan dan beban.

c. Teori perilaku (pragmatic)

Adalah ilmu tentang pengaruh bahasa. Dalam akuntansi menekankan pada pengaruh laporan akuntansi terhadap perilaku atau pengambilan keputusan. Sasarannya pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan perilaku individu/kelompok akibat penyajian informasi tersebut, serta pengaruh laporan dari pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan, dan pengaruh umpan balik terhadap tindakan akuntan dan auditor. Jadi teori ini menilai pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis, dan sosiologis dari prosedur-prosedur akuntansi dan media pelaporannya.

2. Teori sebagai pemikiran

a. Pemikiran deduktif

Penalaran deduktif dalam akuntansi adalah penarikan dari tujuan dan postulat (generalisasi) menjadi prinsip-prinsip yang spesifik dan logis sebagai dasar penerapan yang konkrit/praktis. Dalam proses deduktif, perumusan tujuan sangat penting karena tujuan yang berbeda akan mensyaratkan struktur yang sama sekali berbeda dan menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Kelemahan metode deduktif adalah jika postulat dan premis salah. Maka kesimpulannya juga akan salah. Pendekatan ini juga dianggap menyimpang dari kenyataan untuk bisa menurunkan prinsip-prinsip yang realistis dan berguna atau untuk memberikan dasar bagi aturan-aturan praktis.

b. Pemikiran induktif

Proses induktif meliputi penarikan kesimpulan umum dari pengamatan dan pengukuran yang spesifik. Dalam akuntansi, proses induktif melibatkan pengamatan data keuangan perusahaan. Jika terdapat hubungan yang berulang-ulang, maka generalisasi prinsip dapat dirumuskan, sehingga prinsip baru dapat ditemukan. Misalnya, pengamatan terhadap sejumlah perusahaan dapat dibuktikan kecenderungan histories dari penjualan masa lalu merupakan alat ramal yang lebih baik untuk kas yang akan diterima dari pelanggan di masa yang akan datang. Keunggulan pendekatan induktif adalah tidak dibatasi oleh model/struktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti bebas mengadakan pengamatan yang dianggap relevan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah :  Data mentah mungkin berbeda bagi setiap perusahaan, yang mungkin hubungannya berbeda sehingga sulit untuk menarik generalisasi dan prinsip-prinsip dasar. Misalnya, hubungan antara total pendapatan dan harga pokok penjualan mungkin konstan untuk beberapa perusahaan, tetapi hal ini bukan berarti konsep laba kotor histories merupakan pengukuran yang baik untuk meramalkan operasi suatu perusahaan pada masa yang akan datang dalam seluruh kasus.  Para pengamat cenderung dipengaruhi oleh ide-ide di bawah sadar mengenai hubungan apa yang relevan dan data apa yang harus diamati. Dengan metode deduktif, penerapan dan aturan-aturan praktis disimpulkan dari postulat dan bukan dari pengamatan praktek. Dengan metode induktif, prinsip-prinsip dapat dismpulkan dari praktek terbaik yang sedang berlaku.

3. Teori sebagai panduan

a. Deskriptif (positive)

Teori deskriptif mengemukakan dan menjelaskan informasi keuangan apa yang disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan serta bagaimana penyajian dan pengkomunikasiannya. Teori-teori induktif menurut sifatnya biasanya bersifat positif.

b. Preskriptif (normative)

Teori normatif mencoba menetapkan data apa yang harus dikomunikasikan dan bagaimana data itu harus disajikan. Berarti, teori ini menjelaskan apa yang seharusnya dan bukan apa yang sebenarnya disajikan. Pertanyaan normative mencoba mengungkapkan cara terbaik untuk mempertanggungjawabkan suatu transaksi. Sedangkan pertanyaan positif mencoba mengungkapkan bagaimana manajemen dan pihak-pihak lainnya memutuskan cara mana yang terbaik bagi mereka. Teori akuntansi telah didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip logis yang koheren, yang bertujuan untuk : q Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip yang ada sekarang kepada para praktisi, investor, manajer, dan mahasiswa. q Memberikan kerangka dasar konseptual untuk mengevaluasi praktik-praktik akuntansi yang ada sekarang. q Mengarahkan perkembangan praktek dan prosedur baru. Teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru.

Tujuan Kualitatif Informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut :

1. Relevan Relevansi

Suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Dalam mempertimbangkan relevansi daripada informasi yang bersifat umum (general purpose information), perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan pada kebutuhan khusus pihak-pihak tertentu; dengan demikian, suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil relevansinya bagi kegunaan yang lain.

2. Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi kcuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

3. Daya uji

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan-pertimbangan dan pendapat yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian infomiasi, sehingga proses tersebut tidak lagi berlandaskan pada realita obyektif seniata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oich para penguk-ur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Netral

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

5. Tepat waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

6. Daya banding

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan lainnya pada periode yang sama. Adanya pelbagai alternatif praktek akuntansi dewasa ini menyulitkan tercapainya daya banding antar perusahaan; dalam pada itu penekanan harus dilakukan pada tercapainya daya banding antar periode dalam satu perusahaan, yaitu dengan menerapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau yang lebih dikenal dengan prinsip konsistensi. Namun hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak boleh merubah metode akuntansi yang selama ini dianutnya. Perusahaan tetap diperkenankan melakukan perubahan atas metode/prinsip yang dianut, bila prinsip yang baru tersebut dianggap lebih baik. Selanjutnya, sifat dan pengaruh serta alasan dilakukannya perubahan harus diungkapkan dalam laporan keuangan periode teradinya perubahan.

7. Lengkap

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas; dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan. Standar ini tidak hanya menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga penyajian fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. Untuk itu, maka harus terdapat klasifikasi, susunan, serta istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula semua fakta atau informasi tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan, harus diungkapkan dengan jelas.

Asumsi Dasar

Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi, yaitu :

1. Kesatuan usaha khusus (separate entity/economic entity), Di dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Atau dengan kata lain perusahaan dianggap sebagai “unit akuntansi” yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik. Dengan anggapan seperti ini maka transaksi-transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi-transaksi pemilik, dan oleh karenanya, maka semua pencatatan dan laporan dibuat untuk perusahaan tadi.

2. Kontinyuitas usaha (going concem/continuity), Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu dibuat berbagai metode penilaian dan pengalokasian dalam akuntansi yang didasarkan pada konsep ini. Sebagai contoh adalah prosedur amortisasi dan depresiasi. Jadi bila tidak terdapat bukit yang cukup jelas bahwa suatu perusahaan itu akan berhenti usahanya maka kesatuan usaha itu harus dipandang akan hidup terus. Tetapi apabila terdapat bukti yang jelas bahwa suatu perusahaan itu umumya terbatas, misalnya dalam hal joint ventures, maka anggapan kontinuitas usaha ini tidak lagi digunakan.

3. Penggunaan unit moneter dalam pencatatan (monetery unit/unit of measure), Beberapa transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik atau waktu, tetapi karena tidak semua transaksi itu bias menggunakan ukuran unit fisik yang sama, sehingga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, maka semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara dimana perusahaan itu berdiri.

4. Tepat waktu (time-period/periodicity) Kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu di mana dibuat laporan-laporan keuangan. Laporan-laporaon keuangan ini harus dibuat tepat pada waktunya, agar berguna bagi manajemen dan kreditur. Oleh karena itu perlu dilakukan alokasi ke periode-periode untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi beberapa periode. Alokasi ini dilakukan dengan taksiran-taksiran. Selisih antara jumlah-jumlah yang ditaksir dengan yang sesungguhnya terjadi jika tidak cukup berarti, akan diserap oleh periode berikutnya. Tetapi jika selisih itu jumlahnya cukup berarti sehingga akan menyesatkan laporan keuangan periode berikutnya maka akan dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode itu.

Konsep Dasar Konsep dasar yang mendasari penyusunan prinsip akuntansi adalah prinsip biaya (historis cost principle), prinsip mempertemukan (matching principle), prinsip konsistensi (consistency principle), dan prinsip lengkap (full disclosure).

Berikut ini diberikan penjelasan atas masing-masing prinsip tersebut.

1. Prinsip Biaya Historis ( Historical Cost Principle)

Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva. utang, modal, dan biaya. Yang dimaksud dengan-harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetuiui oleh kedua belah pihak vang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus terjadi dalam transaksi di antara dua belah pihak yang bebas (arm’s-length transaction). Harga pertukaran ini dapat terjadi pada seluruh transaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal atau transaksi lainnya.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besamya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Istilah pendapatan dalam prinsip ini merupakan istilah yang luas, di mana di dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aktiva dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pernilik perusahaan. Biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, yaitu pada saat ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima. Tetapi ketentuan umum ini tidak selalu dapat diterapkan sehingga timbul beberapa ketentuan lain mengenai saat untuk mengakui pendapatan. Pengecualian-pengecualian itu adalah pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai, selama masa produksi dan pada saat kas diterima. 3. Prinsip Mempertemukan (Matching Principle) Yang dimaksud dengan prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang tirnbul karena biaya tersebut Prinsip ini berguna untuk menentukan besamya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan. Penerapan prinsip ini. juga menghadapi beberapa kesulitan. Misalnya, dalam hal biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, maka sulit untuk mempertemukan biaya dengan pendapatannya. Sebagai contoh, biaya administrasi dan umum tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan perusahaan. Kesulitan seperti ini diatasi dengan cara membebankan biaya-biaya tersebut ke periode terjadinya. Biasanya biaya-biaya seperti ini disebut period costs. Sebabnya, biaya produksi seperti biaya baban baku, upah langsung dan biaya produksi tidak langsung, mempunyai hubungan yang jelas dengan pendapatan, sehingga dapat dengan mudah dipertemukan. Kesulitan yang lain seperti dalam hal biaya yang mempunvai manfaat untuk beberapa periode. Biaya-biaya seperti ini ditunda pembebanannya karena mernpunyai fungsi menimbulkan pendapatan. Masalahnya adalah alokasi setiap periodenya. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode-metode depresiasi dan amortisasi hampir semuanya berdasarkan taksiran-taksiran yang tidak jelas hubungannya dengan pendapatan. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu (accrual basis) dalam pembebanan biaya. Dalam prakteknya digunakan jurnal-jurnal penyesuaian setiap akhir periode untuk mempertemukan biaya dengan pendapatan.

3. Prinsip Konsistensi (Consistensy Principle)

Agar laporan keuangan dapat dibandinqkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Tetapi jika ada penggantian metode, maka akibat (selisih) yang cukup berarti (material) terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung dari sifat dan perlakuan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut.

4. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclousure Principle)

Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap (full disclousure) adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena infomasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ke dalam laporan keuangan.

Biasanya keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk:

(a) catatan kaki/footnote

(b) dalam laporan keuanqan, biasanya dituliskan dalam kurung di bawah elemen yang bersangkutan, atau dengan memakai rekening-rekening tertentu dan

(c) berbagai lampiran-lampiran.

Keterangan tambahan dengan menggunakan catatan kaki/footnotes biasanya karena tidak diinginkan untuk mengganggu laporan keuangan yang dibuat.

Catatan kaki ini digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Ø Prinsip akuntansi yang digunakan.

Ø Perubahan-perubahan, seperti perubahan dalam prinsip akuntansi, taksiran-taksiran, kesatuan usaha, dan juga kalau ada koreksi-koreksi kesalahan. Catatan kaki ini juga menunjukkan perlakuan terhadap perubahan-perubahan tersebut, apakah dengan cara kumulatif, retroaktif, dan lain-lain.

Ø Adanya kemungkinan timbulnya rugi atau laba bersyarat

Ø Informasi tentang modal perusahaan, seperti jumlah lembar saham dan lain-lain.

Ø Kontrak-kontrak pembelian, kontrak-kontrak penting lainnya, adanya option atau warrant untuk saham dan lain-lain. Keterangan tambahan yang dibuat sebagai lampiran laporan keuangan biasanya digunakan untuk menunjukkan perhitungan-perhitungan detail yang mendukung suatu jumlah tertentu, atau menunjukkan informasi-informasi keuangan berdasarkan indeks harga (price level adjustment).

Sumber: http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/03/20/belajar-teori-akuntansi/

 

Teori akuntansi keuangan

 

1. Pendekatan pajak (tax approach)

Dalam pendekatan ini, jenis pajaknya adalah pajak penghasilan, dimana pengaruh pajak penghasilan yang bersifat tidak langsung sangat besar. Dalam perkembangannya, undang-undang pajak penghasilan menciptakan suatu perbaikan dalam praktek akuntansi umum dan konsistensinya dapat dipertahankan.

Tujuan-tujuan akuntansi pajak berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan. Akuntansi pajak tidak memerlukan pengukuran penghasilan (laba/rugi) perusahaan, tetapi lebih tertarik pada penetapan suatu dasar untuk keperluan pajak. Sehingga kesimpulan akuntansi pajak tidak relevan untuk keperluan pemakai laporan keuangan.

2. Pendekatan legal (legal approach)

Pendekatan ini berkaitan dengan perolehan hokum (legal), dimana dalam akuntansi suatu penjualan harus diakui bila hak milik legal berpindah. FASB telah mnyelidiki penggunaan hukum untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi dan dicatat bahwa dalam setiap masalah ekonommi terkait juga dengan masalah legal. Misalnya : penghasilan harus direalisasi. Dalam hal investasi, tidak ada penghasilan sampai ada keuntungan yang terpisah dan terealisasi .

3. Pendekatan etika (ethical approach)

Pendekatan etika dalam teori akuntansi menekankan pada konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran (justice, truth, fairness). Dalam sistim akuntansi yang andal harus tak ada kesengajaan untuk memihak pada pihak tertentu (netralitas) dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan (representational faithfulness). Pendekatan etika mempunyai pengaruh yang meresap di seluruh aspek akuntansi.

4. Pendekatan ekonomi (economical approach)

Pendekatan ekonomi dalam akuntansi diambil dari 3 jalur yang berbeda, makroekonomi, mikroekonomi, dan sosial korporasi.

a. Makroekonomi

Pendekatan makroekonomi mejelaskan pengaruh prosedur pelaporan terhadap pengukuran ekonmi dan aktivitas ekonomi pada tingkat industri atau perekonomian nasional. Salah satu tujuan akuntansi harus dapat mengarahkan perilaku perusahaan/individu ke arah kebijakan ekonomi nasional.

b. Mikroekonomi

Pendekatan mikroekonomi menjelaskan pengaruh prosedur pelaporan terhadap pengukuran ekonomi dan aktivitas ekonomi pada tingkat perusahaan. Perusahaan sebagai satuan usaha ekonomi yang kegiatan utamanya dapat mempengaruhi perekonomian melalui operasi di pasar.

c. Akuntansi sosial korporasi

Membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya polusi lingkungan, pengangguran, kondisi kerja yang tidak sehat, dan masalah-mzsalah sosial lainnya yang biasanya dilaporkan oleh perusahaan, kecuali jika biaya-biaya tersebut ditanggung langsung oleh perusahaan melalui pemajakan dan regulasi.

5. Pendekatan perilaku (behavioran approach)

Fokus dalam pendekatan ini adalah pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan berbagai perilaku individu/kelompok sebagai akibat dari disajikannya informasi akuntansi. Teori perilaku mencoba mengukur dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis, dan sosiologis yang ditimbulkan oleh prosedur-prosedur akuntansi dan media pelaporan.

6. Pendekatan struktural (structural approach)

Fokus dalam pendekatan ini adalah pada struktur sistim akuntansi itu sendiri. Para akuntan mengupayakan adanya konsistensi dalam mencatat dan melaporkan transaksi.

Sampai akhirnya pada tahun 1941, Committee on Terminology dalam American Institute of Accountants (AIA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan dengan cara yang signifikan dan berdasarkan nilai uang suatu transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan untuk kemudian menginterpretasikan hasilnya.

Sumber: http://dwiermayanti.wordpress.com/2009/03/20/teori-akuntansi-keuangan/

 

Sistem informasi akuntansi penjualan

Ruang Lingkup :

System Informasi Penjualan adalah sub system informasi bisnis yang mencakup kumpulan procedure yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya Tagihan/Piutang Dagang.

Jenis Penjualan

Terdapat beberapa cara dalam menjual. Untuk itu sistem yang diaplikasikan disesuaikan dengan operasi dilapangan. Dalam pembahahan ini saya membahas pada sebuah perusahaan dagang yang  teridentifikasi beberapa jenis Penjualan di Perusahaan ini yaitu ;

  • Penjualan Langsung yaitu penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer.
  • Penjualan Stock Gudang yaitu penjualan barang dari stock yang telah tersedia di gudang
  • Penjualan Kombinasi  ( langsung + Stock ) yaitu penjualan dengan mengambil barang sebagian dari supplier dan sebagian daris stock yang tersedia di gudang.

Unit Organisasi yang terkait

Procedure penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar transaksi penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik.[1] Dalam system berjalan sesungguhnya terdapat unit-unit fungsional namun belum mendukung arus informasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan proses pencatatan transaksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terdapat 8 (Delapan) unit organisasi yang diperlukan dalam sistem penjualan dan pembelian yaitu :

  1. Bagian Order Penjualan
  2. Bagian Otorita Kredit
  3. Bagian Billing/Piutang
  4. Bagian Stock & Delivery
  5. Bagian Buku Besar
  6. Bagian Pembelian
  7. Bagian Gudang
  8. Bagian IT/Pengolahan Data Elektoronik

Dokumen yang digunakan

  1. Penawaran Harga  (PH)
  2. Order Form  (OF)
  3. Memo
  4. Purcahse Order (PO)
  5. Surat Pengantar Supplier (SPS)
  6. Berita Acara Penerimaan
  7. Delivery Order / Surat Pengantar / Surat Jalan (DO/SP/SJ)
    1. 1 & 2 Tembusan pengiriman
    2. 3 Tembusan langganan
    3. 4.  Arsip bagian delivery
  8. Surat Perintah/permintaan Pengeluaran barang (SPB)
  9. Invoice/Faktur
    1. 1. Invoice
    2. 2. tembusan Piutang
    3. 3. tembusan Jurnal
    4. 4. arsip di bagian order penjualan
  10. Faktur Pajak
    1. 1. Faktur Pajak
    2. 2. Arsip
    3. 3. Extra Copy
  11. Kwitansi

Sumber daya

  • Hardware         : Menggunakan fasilitas yang telah tersedia dengan tambahan link
  • Brainware : Menggunakan Personal yang telah ada dengan memberikan pelatihan

Strukture Organisasi

  • Melakukan konsolidasi

Sasaran

  • Automatisasi  system akuntansi Penjualan
    • Terbentuk system pengolahan data terdistribusi
    • Mengurangi volume pekerjaan bagian akuntansi
    • Menghindari keterlambatan laporan akuntansi Penjualan
    • Dll

Waktu yang diperlukan

  • Aplikasi Penjualan sudah dapat digunakan Juni 2005 untuk bagian-bagian tertentu dan efektif mulai awal periode akuntansi 2006

Biaya

  • Konsultan/dokumentasi :  –
  • Programmer                             :  –
  • Pelatihan                                   :  –

Uraian Prosedur

Bagian Order Penjualan / Sales/Marketing

  1. Merima Order dari langganan. Order dari langganan diterima dalam bentuk (PO) dari langganan melalui fax atau  secara langsung yang kemudian dicatat dalam order form. Permintaan secara lisan melalui Telephone tidak dapat dilayani.
  2. Memverikasi order langganan mencakup data pelanggan secara lengkap termasuk alamat penyerahan barang yang diinginkan customer, Quantity, dan merawat validasi data tersebut melalui workstation yang ada pada bagian penerimaan order untuk mengecek  pemenuhan order, meliputi nama product, nomor surat pesanan atau pemesan, harga, tanggal penyerahan barang, dll.
  3. Mencatat order langganan ke sistem komputer dan menerbitkan dokumen order penjualan. Dokumen ini selanjutnya berfungsi  sebagai surat permintaan pengadaan barang (stock request). Bila barang yang dipesan tidak tersedia atau persediaan di gudang tidak mencukupi, maka akan direkam sebagai back order. (order yang belum terpenuhi). Order penjualan di print out melalui printer di bagian penerimaan order
  4. Membawa dokumen order penjualan ke bagian otorita kredit untuk mendapat persetujuan penjualan kredit. Bila Customer tetap dapat langsung ke bagian Stock & Delivery.
  5. Mengadakan contact dengan pelanggan mengenai pemenuhan order.

Bagian Kredit

  1. Menerima dokumen order penjualan dari bagian penerimaan  order
  2. Memeriksa status langanan melalui workstation yang ada di bagian otorita kredit
  3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dilayar komputer, kemudian memutuskan apakah order ini dapat dipenuhi
  4. Menyerahkan kembali dokumen order penjualan yang sudah di verifikasi dan ditandatangani, dan diteruskan ke bagian Stock & Delivery.
  5. Menerima faktur lembar ke-1, Faktur Pajak lembar ke satu dan Delivery Order lembar ke-1 yang telah diverifikasi oleh oleh langganan dan mengarsipnya urut tanggal.

Bagian Stock & Delivery

  1. Menerima Oder Penjualan yang telah ditandatangani bagian otorita kredit dari bagian order penjualan
  2. Menyiapkan Dokumen pengiriman berdasarkan order penjualan. Bila barang tidak tidak tersedia di gudang meneruskan order penjualan ke bagian pembelian barang dagang.
  3. Mencatat pembelian, berdasarkan surat jalan yang ditandatangani oleh sopir untuk barang yang langsung dijual atau Surat Jalan supplier yang ditandatangani oleh bagian gudang untuk barang yang masuk ke gudang.
  4. Membuat Delivery Order untuk order penjualan yang telah mendapat otorisasi dari bagian otorita kredit
  5. Membuat surat perintah/permintaan/Bon pengeluaran barang, untuk penjualan yang mengambil barang di gudang. Atau meminta PO/Memo untuk mengambil barang di supplier dari bagian pembelian barang dagang.
  6. Menyerahkan Delivery order, Surat Perintah/permintaan/Bon pengeluaran barang atau PO/Memo ke bagian transportasi (sopir) untuk meminta barang ke gudang atau mengambil barang di supplier.
  7. Menerima Deliveri order lembar 1 & 2 yang telah ditanda tangani/diverifikasi oleh Langganan
  8. Menerbitkan listing delivery order dan diserahkan ke bagian pembuat invoice.

Bagian Gudang

  1. Menerima Perintah/Permintaan Barang
  2. Menyediakan barang sesuai dengan Surat perintah/permintaan/Bon pengeluaran barang (Deliveri Order tidak boleh digunakan untuk pengeluaran barang karena tidak semua penjualan menggunakan barang yang ada di gudang)
  3. Mengembalikan Perintah/Permintaan/Bon pengeluaran barang  kepada sopir untuk ditandatangani dan meminta copynya setelah ditandatangi.
  4. Mencatat Pengeluaran Pada Kartu Persediaan

Bagian Transportasi (Sopir)

Penjualan langsung (Barang langsung dari Supplier)

  1. Menerima PO/Memo, Delivery Order dari bagian Stock & Delivery
  2. Meminta barang ke supplier menggunakan PO/Memo
  3. Menerima surat Jalan/Surat Pengantar Supplier
  4. Memeriksa kesesuaian barang yang diserahkan oleh supplier dengan memo/Po/Surat Jalan Supplier
  5. Menanda tangani Surat Jalan Supplier dan meminta copynya.
  6. Membawa dan Menyerahkan barang ke customer
  7. Menyerahkan Delivery Order kepada Customer untuk ditanda tangani.
  8. Meminta Lembar Delivery Order  lembar 1 & 2 yang sudah ditanda tangani
  9. Menyerahkan Delivery Order lembar 1 & 2 kepada  Invoice (melalui Kurir)
  10. Menyerahkan Copy Surat Jalan/Surat Pengantar Supplier yang telah ditanda tangani ke bagian Stock. & Delivery (melalui Kurir)

Penjualan Barang Dari Stock Gudang

  1. Menerima Surat Perintah/Permintaan pengeluaran Barang, Delivery Order
  2. Meminta barang ke gudang dengan meyerahkan Surat Perintah/Permintaan Pengeluaran Barang.
  3. Memeriksa kesesuaian barang yang diserahkan oleh bagian gudang
  4. Menanda tangani Surat Perintah/Permintaan barang dan meminta copynya kepada bagian gudang.
  5. Menyerahkan barang kepada customer
  6. Menyerahkan Delivery Order kepada Customer untuk ditanda tangani.
  7. Meminta Delivery Order  lembar 1 & 2 yang sudah ditanda tangani
  8. Menyerahkan delivery Order lembar 1& 2 kepada  bagian Invoice  (melalui Kurir)
  9. Menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran barang yang telah ditandatangi ke bagian Stock & Delivery. (melalui Kurir)

Bagian Invoice/Faktur

  1. Menerbitkan Faktur berdasarkan data delivery order yang telah di entry oleh bagian stock & delivery. Pembuatan faktur ini cukup dengan memasukan nomor order penjualan yang sudah direkam file server
  2. Menerbitkan faktur pajak.
  3. Menerbitkan listing penjualan harian
  4. Mendistribusikan Dokumen
    1. Invoice/Faktur, Faktur Pajak lembar ke-1, Deliveri Order lembar ke-1 ke bagian Kredit
    2. Tembusan Penjualan ke pemegang buku piutang
    3. Tembusan Jurnal, Faktur Pajak lembar ke-2, Faktur Pajak Lembar ke-2 Ke bagian buku besar
  5. Mengarsip Invoice lembar ke-4, Delivery order lembar ke-2, faktur pajak lembar Extra Copy.

Bagian Administrasi Keuangan

Bagian administrasi keuangan adalah bagian yang menjalankan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan. Bagian administrasi keuangan yang berhubungan  dengan system penjualan adalah :

Bagian Piutang

  1. Menerima faktur lembar ke-2  & 3 dari bagian Invoice
  2. Merekam data transaksi penjualan dengan cara memasukan nomor order penjualan. Perekaman meliputi data transaksi piutang
  3. Mengarsip lembaran faktur lembar ke-2 urut tanggal
  4. Mengumpulkan faktur lembar ke-3 dalam suatu periode harian
  5. Menyerahkan satu kumpulan (batch) dari faktur lembar ke-3 bersama batch control sheet bersangkutan ke bagian buku besar.
  6. Membuat surat penagihan

B. Bagian buku besar

Bagian Jurnal Penjualan

  1. Menerima copy list penjualan harian  yang dilampirkan copy faktur (tembusan Jurnal)  dan Delivery Order lebar ke- 2 yang telah diverifikasi oleh penerima barang.
  2. Menerima copy Faktur Pajak.
  3. Mencatat Jurnal transaksi Penjualan

Bagian Jurnal Pembelian

  1. Menerima  Copy Po dari bagian pembelian
  2. Menerima bukti penerimaan barang dari bagian penerimaan
  3. Mencatat Jurnal transaksi yang menyebabkan timbulnya utang

Bagian pengolahan IT/Data elektronik

Bagian IT tidak melakukan fungsi pemasukan data karena semua input telah dimasukan melalui terminal masing-masing bagian. Yang dilakukan oleh bagian ini adalah mengendalikan arus informasi dan mengevaluasi laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang selanjutnya diserahkan ke bagian yang berwenang untuk dapat menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan.

Bagian IT memberikan support terhadap berjalannya arus informasi  dengan baik, pengendalian proses, pemilihan teknologi dll.

Jumlah personal untuk mengisi bagian-bagian tersebut diatas sangat tergantung pada kebutuhan dimana ada bagian yang dapat digabung sehingga beberapa bagian ditanggani oleh seorang personil dan sebaliknya ada bagian yang harus dimekarkan sehingga satu bagian diisi oleh beberapa personal. Arus dokumen disesuaikan dengan bagian yang ada.

Sumber: http://zulidamel.wordpress.com/2007/11/21/system-informasi-penjualan/

Sistem informasi Akuntansi perpajakan

Setiap pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan adalah transaksi finansial yang harus dicatat sesuai dengan tugas dan fungsi akuntansi.

Pajak mempunyai beberapa sifat sbb :

1.     Pajak merupakan Iuran masyarakat kepada pemerintah yang pembayarannya dapat dipaksakan.  Karena dapat dipaksakan ini sering petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipicu oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhui kewajibannyanya sebagaimana mestinya serta  kekeliruan dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan berpihak kepada kepentingan pemerintah. Banyak pengusaha menilai undang-undang dan pertauran perpajakan tidak kondusif.

2.     Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

3.     Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negara dalam mendapatkan pelayanan sesuai haknya sebagai warga negara.

4.     Pajak mempunyai fungsi mengatur sektor sosial, ekonomi maupun budaya.

Berdasarkan cara pemungutannya (khususnya pajak pusat) dapat dibagi atas:

a.     Pajak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak kekayaan yang dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu sesuai undang-undang. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

b.     Pajak tidak langsung, Pajak Penjualan, Bea meterai, dikenakan pada saat terjadinya perbuatan/transaksi kena pajak, dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang secara umum selalu dihadapi oleh perusahaan :

Pajak penghasilan Perseroan : Pajak yang dipungut atas penghasilan (laba bersih)

Walaupun penentuan besarnya Pph,  berdasarkan penghasilan bersih menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir, Wajib pajak diminta untuk melakukan angsuaran bulanan. Maka mencatat angsuran pajak perseroan dicatat sebagai beban/Pajak dibayar dimuka.

Beban/Pajak Dibayar dimuka                             x,xxx,xxx

Kas                                                                                 x,xxx,xxx

Pada akhir tahun Beban/Pajak dibayar dimuka dilakukan penyesuaaian dengan kewajiban pajak sesungguhnya.

Pajak penghasilan karyawan (Pph 21) yaitu pajak menjadi beban karyawan atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian pajak ini tidak merupakan beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan hanya berkewajiban menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu setiap  terjadi pemotongan yang telah dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah sampai dlakukan penyetoran ke kas negara.

Jurnal pencatatan PPh 21

a.     Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran gaji)

Biaya Gaji x,xxx,xxx
……Pajak penghasilan (PPh 21)……Kas ( Gaji yang dibayarkan) x,xxx,xxxx,xxx,xxx

b.     Saat menyetor ke kas negara

Pajak penghasilan (pph 21) x,xxx,xxx
…… Kas x,xxx,xxx

Penyetoran pajak pengahasilan (Pph) pasal 21 adalah penyetoran kewajiban karyawan yang dipotong dari penghasilannya sesuai undang-undang yang tidak terkait dengan asset/beban/biaya perusahaan sehingga mencatat penyetoran pajak penghasilah sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Ppn, Biaya meterai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.  PPn merupakan bagian dari beban/biaya  bukan Asset dan dapat dipindahkan kepada pihak lain bila barang tersebut dijual. PPn, Biaya meterai juga tidak dicatat sebagai biya dibayar dimuka

Pada saat membeli barang yang dikenakan PPn timbul kewajiban atas PPn (ppn Masukan) yang merupakan bagian dari rekening Pasiva (Hutang). Dalam pembayaran pembelian tersebut sebagian kas yang dibayarkan adalah untuk membayar Utang PPn tersebut. (tidak ada hubungannya dengan biaya dibayar dimuka). Pada saat menjual,  perusahaan berkewajiban memungut pajak atas penjualan barang kena pajak,(PPn Keluaran)  sehingga timbul utang kepada negara dan hutang tersebut dapat dikompensasikan langsung dengan beban pajak yang terjadi pada saat membeli barang tersebut (Ppn Masukan). Bila PPn Keluaran lebih besar dari PPn Masukan maka pada neraca akan terlihat sebagai hutang sedangkan bila PPn Masukan lebih besar dari pada PPn keluaran tidak akan ditampilkan pada neraca karena dicatat sebagai beban perusahaan. Pencatatan Ppn sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Bentuk Jurnal PPn.

Saat Pembelian

Pembelian/Persediaan barang dagang x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx
……Kas/utang x,xxx,xx

Saat  Penjualan

Kas/Piutang x,xxx,xxx
Penjualan x,xxx,xxx
Ppn x,xxx,xxx

Jika Saat pembelian dicatat sebagai persediaan maka

Persediaan                                              x,xxx,xxx

Harga Pokok                                                                   x,xxx,xxx

Bila pada periode tertentu menaca menunjukan adanya hutanng PPn, maka utang tersebut berarti ppn keluaran lebih besar dari pada ppn masukan dan kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara.

Jurnal Pada Saat Penyetoran ke kas negara

PPn                                                         x,xxx,xxx

Kas                                                                       x,xxx,xxx

Ppn tidak pernah menjadi asset perusahaan, pada pt. sinarindo dicatat demikian

Penggunaan dana perusahaan yang disebutkan sebagai piutang pemegang saham, oleh petugas pajak dapat dianggap sebagai penghasilan bagi pemegang saham, dan dikenakan Pph.

Perhitungan PPN.

Ada dua cara untuk menghitung ppn yaitu :

Exclude PPn (Excl)  : Yaitu  PPn dihitung  n % dari nilai jual barang /Jassa kena pajak setelah dikurangi discount.

Include PPn (InCl) : Yaitu Nilai Jual sudah termasuk PPn  n %

Non PPn adalah bentuk transaksi hanya berlaku untuk penyerahan barang dan jasa tidak kena pajak.

Sumber: http://zulidamel.wordpress.com/2008/03/14/akuntansi-pajak/

  • Kalender

    • November 2017
      S S R K J S M
      « Jan    
       12345
      6789101112
      13141516171819
      20212223242526
      27282930  
  • Cari